Network
Maka dari itu, Taufan menilai penanaman gaya hidup sederhana dalam pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini.
Hal itu bertujuan untuk memberi pemahaman betapa pentingnya menjalankan gaya hidup yang dianjurkan agama tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi perlu dijadikan kurikulum dalam institusi pendidikan formal.
Baca Juga: Habib Rizieq Akhirnya Buka Suara: Jumlah Mereka Banyak Sekali, Silih Berganti Kejar Mobil Saya!
“Sebab, banyak oknum yang senang memperjualbelikan jabatan dan pengaruh. Sehingga ke depannya, butuh penanaman pendidikan antikorupsi yang lebih serius,” kata Sulhy.
Di samping itu, Sulhy menilai bahwa kelompok aktivis juga harus dilibatkan terutama dalam pengawasan dan pengawalan roda pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta.
Ia mengungkapkan, semua elemen harus ikut berperan dalam mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta guna mencegah dan melawan budaya korupsi di daerah tersebut.
Baca Juga: Hasil Quick Count Klaim Bobby-Aulia Unggul, Ferdinand Hutahaean: Selamat, Medan Jadi Kota Toleran!
“Oleh karena itu, saya mengajak para aktivis mengawasi proses penganggaran dan penggunaan APBD DKI Jakarta, termasuk penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) pada BUMD DKI Jakarta,” ujarnya.***
