Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju.
Pemerintah juga, dikatakan Joko Widodo, selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.
Maka dari itu, Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu, yang hasilnya dapat diterima semua pihak dan dunia internasional.
Baca Juga: Unggul dalam Quick Count Pilkada Solo dan Medan, Gibran-Bobby Diharapkan Tuntaskan Masalah Ekonomi
Pemberian mandat tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara Peringatan Hari HAM secara virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 10 Desember 2020.
"Kita harus bekerja sama menyelesaikan dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," ujar Joko Widodo dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih jauh, Joko Widodo mengatakan komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangka dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025.
Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya, dikatakan Joko Widodo, harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Baca Juga: Habib Rizieq Akhirnya Buka Suara: Jumlah Mereka Banyak Sekali, Silih Berganti Kejar Mobil Saya!
Sementara itu, di tengah pandemi saat ini, Kepala Negara mengatakan bahwa seluruh pihak harus terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, dan memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak.
Bersamaan dengan itu, semua pihak juga harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk upaya pemenuhan hak asasi masyarakat.
"Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat," ujar dia.
Baca Juga: Hasil Quick Count Klaim Bobby-Aulia Unggul, Ferdinand Hutahaean: Selamat, Medan Jadi Kota Toleran!
Untuk itu, Joko Widodo meminta agar aparat, pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak.
Tak hanya itu, Joko Widodo juga meminta pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
Baca Juga: Quick Count Pilkada Gibran-Bobby Unggul, Umar Syadat ke Jokowi: Selamat Pak, Semoga Kaesang Menyusul
"Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia," katanya.***
