Network
“Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah,” tuturnya.
Atas hal itu, Fadli Zon mempertanyakan penerapan sila kedua dari pancasila. Di mana, kata dia, tidak ada keadilan di negeri ini.
Baca Juga: Tips Lupakan Mantan Usai Putus Hubungan Saat Jalani Karantina
“Lantas dimana pancasila. Seperti terlupakan sila kedua dari pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu tidak adilnya situasi kita begitu tidak beradabnya keberadaan kita,” ucapnya.
Fadli Zon juga menjelaskan beberapa alasan perlu dibentuknya TGPF.
“Pertama, pihak kepolisian yang melakukan penembakan adalah pihak yang boleh dianggap berperkara dalam hal ini. Tentu, di dalam hal ini ada satu konflik kepentingan,” jelasnya.
Baca Juga: Usai FPI, Kapolda Metro Jaya Tegaskan Akan Tindak Ormas yang Ganggu Masyarakat dan Robek Kebhinekaan
Dirinya yakin akan ada upaya independen dalam mengatasi kasus ini. Namun, jika di dalamnya ada konflik kepentingan, kata dia, maka sulit untuk diungkap bila tidak dibentuk TGPF.
“Kita yakin bahwa akan ada upaya untuk independen, tetapi independensi didalam konteks ini sulit bisa diterima ketika ada satu konflik kepentingan. Karena itu perlu ada Tim Gabungan Pencari Fakta dari pihak-pihak indeependen,” katanya.
Kedua, lanjut Fadli, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian saat ini sedang rendah sehingga narasi apapun yang dibangun akan sulit diterima sebagai sebuah kebenaran.
