Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo telah menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021 di Istana Kepresidenan.
Pemerintah pun mewajibkan semua masyarakat Indonesia untuk mau divaksin Covid-19, karena jumlah penularan kasus baru Covid-19 yang terus meningkat.
Vaksinasi Covid-19 ini juga diberikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menolak vaksinasi.
Baca Juga: Tim DVI Polri Serahkan Jenazah Kopilot Sriwijaya Air SJ 182 Fadly Satrianto ke Pihak Keluarga
Pemerintah juga telah menegaskan bahwa siapapun yang menolak divaksin Covi-19 akan dikenakan pidana dan denda sampai Rp 5 juta.
Terkait hal ini, aktivis HAM Haris Azhar mengaku belum ingin disuntik vaksin Covid-19 Sinovac.
"Hak itu harusnya diberikan kepada kita, bukan kita diwajibkan. Kewajiban dalam HAM akan muncul ketika kita menghormati hak orang lain," ujar Haris Azhar.
Baca Juga: Mbak You Disebut Dukun Bayaran Oposisi, Muannas Alaidid: Ini Persis Kasus Haikal Hassan
Haris pun mengatakan bahwa kampanye vaksin Covid-19 Sinovac yang dilakukan Presiden Jokowi menurutnya seperti sunatan massal.
Vaksinasi Covid-19 pasalnya ramai dilakukan serta mengajak publik figur juga untuk mengkampanyekan.
"Vaksin itu diinformasikan bukan dikampanyekan 'Ayo Vaksin'. Saya bingung melihat banyak orang ramai ayo vaksin, kok saya lihat kayak sunatan massal," ujar Haris Azhar.
Baca Juga: Indonesia Berduka Atas Gempa Majene Sulbar, Andi Arief: Harus Ada yang Berani Bangunkan Presiden
Menanggapi pernyataan Haris Azhar, Ferdinand Hutahaean turut memberikan komentarnya di akun Twitter miliknya.
"Kebingunganmu menunjukkan kamu tak mampu memahami kondisi real masyarakat. Harusnya tak bingung bila mampu melihat objektif kondisi masyarakat kita secara nyata. Selain keterbelahan opini, pemerintah jg perlu meyakinkan masyarakat. Dan vaksinasi ini massal sifatnya mknya rame2." tulis Ferdinand di akun Twitternya.***
