Network
Meski begitu, pihak peserta KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler.
Saat itu, dijelaskan kepadanya, bahwasanya dari hasil KLB namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Moeldoko pun menerima hasil keputusan kongres tersebut.
Baca Juga: Sebut KLB yang Dilakukan GPK-PD Ilegal, SBY: Semua Persyaratan dalam AD/ART Gagal Terpenuhi
"Saya terima, terima kasih," kata Moeldoko.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menilai Presiden Jokowi seharusnya dapat bertindak dalam mengatasi kabar akan diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Andi Arief menyatakan, bahwa pemerintah justru melakukan pembiaran terhadap KLB yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) menyelenggarakan KLB.
Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegak terjadi.Pak Jokowiharusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi. Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yg lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dg standar prokes.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 5, 2021
“Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi. Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi,” ujar Andi Arief dalam akun Twitter @AndiArief_ID, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dengan tidak adanya ketegasan dari pemerintah, Andi Arief memperingatkan untuk tidak menyalahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBU), jika melakukan demonstrasi di istana karena pemerintah dinilai bertindak terlalu lembek membela demokrasi di Indonesia.
