Network
PR DEPOK – Menko Polhukam, Mahfud MD, akhirnya buka suara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan pada Jumat, 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam cuitan yang dibagikan di akun Twitter pribadinya @mochmahfudmd, Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan partai tertentu.
“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang,” ujar Mahfud MD dalam cuitan pada Sabtu, 6 Maret 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Singgung Pensiunan Jenderal Berpolitik, Said Didu: SBY, Wiranto, dan Prabowo Bikin Partai, Moeldoko?
Tak hanya itu, Mahfud MD lantas membandingkan kejadian KLB Deli Serdang ini dengan yang sempat terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ia menyoroti peristiwa pengambilalihan kekuasaan PKB dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” kata dia menambahkan.
Mahfud MD pun menyinggung soal sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai presiden ketika terjadi dualisme kepemimpinan PKB, antara PKB versi Gus Dur dan PKB versi Cak Imin.
“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ucap Menko Polhukam dalam cuitan berbeda.
