Network
“PKS Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode. Yg diperlukan sekarang perubahan UU Pemilu, agar Pemilu lebih demokratis dan berkwalitas. Bukan perubahan UUD unt menambah masa jabatan Presiden jadi 3 periode. Apalagi Presiden @jokowi juga pernah menolaknya,” jelasnya, dikutip dari Twitter @hnurwahid.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menanggapi adanya usulan masa jabatan Presiden tiga periode pada 2 Desember, 2019.
Menurut Presiden Jokowi, ada tiga kemungkinan tujuan dari mencuatnya usulan tersebut.
“Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja. Ini yang sejak awal saya sampaikan,” ucap Presiden Jokowi seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Sekretariat Kabinet.
Kemudian Presiden Jokowi menegaskan dirinya adalah Presiden produk dari pemilihan langsung. Oleh sebab itu, terhadap keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), ia mengaku telah memberikan jawaban.
“Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana?” kata Presiden Jokowi.
Kenyataannya, lanjut Presiden, sekarang ini ada yang lari ke Presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari Presiden tiga periode, ada yang lari Presiden satu kali tetapi delapan tahun.
“Lha kan ke mana-mana, seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amandemen. Ini kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi.***
