PR DEPOK - Pemerintah baru-baru ini dikabarkan berencana melakukan impor beras sekitar satu juta ton pada awal tahun 2021.
Jumlah tersebut diperuntukkan bagi penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Kabar itu pun lantas menuai banyak kritikan dari berbagai pihak di media sosial. Banyak yang menolak kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan petani di Indonesia.
Baca Juga: Hanya Pakai NIK! Cek Bansos Tunai Rp300.000 Cair Maret 2021, Segera Login di dtks.kemensos.go.id
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan bahwa pihaknya akan mengutamakan terlebih dahulu menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok CBP sebelum melakukan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton.
Pernyataan itu disampaikan Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, pada Senin 15 Maret 2021.
"Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP," kata Budi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 16 Maret 2021.
Menurutnya hingga kini Bulog dengan Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Status Kartu Prakerja sedang Diproses? Simak Penjelasan Artinya Berikut ini