Saat pandemi Covid-19 baru melanda Indonesia, pemerintah disarankan untuk mengambil langkah "lockdown" atau karantina wilayah.
Akan tetapi, Okta mengatakan Presiden Jokowi justru membuat keputusan untuk melakukan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dilakukan, karena jika lockdown diterapkan, akan ada banyak sektor ekonomi yang terdampak.
Menurutnya, tanpa dilakukan lockdown pun, perekonomian Indonesia terjun bebas hingga alami resesi. Namun, kurva kasus baru terus merangkak naik hingga tembus 1 juta kasus positif Covid-19.
"Angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebesar 25,4 persen. Ini mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan," ujar dia seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Okta melanjutkan, lalu sisanya masih ada pihak yang menyatakan tidak tahu ataupun tidak menjawab sebesar 3,9 persen.
Hingga kini, publik masih memperhatikan upaya vaksinasi yang gencar dilakukan pemerintah untuk menekan laju virus Covid-19.
"Begitu pula dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi agar pertumbuhan bisa kembali ke era sebelum pandemi," ujar Okta.
Lanjutnya, dengan mengikutsertakan responden sebanyak 1200 orang untuk mewakili seluruh provinsi di Indonesia, Survei CPCS ini dilakukan pada 5-15 Maret 2021.