Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) menggelar konferensi pers di Hambalang dan menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap otoritarian.
Menurut Politisi Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua, Partai Demokrat versi KLB memilih lokasi jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang lantaran untuk mengingat kembali masa lalu.
"Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," ujar Max Sopacua saat jumpa pers di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 25 Maret 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Jumat, 26 Maret 2021, Mulai Pukul 08.30 Hingga 16.30 WIB
Lebih lanjut Max Sopacua berpendapat, sejak diusutnya kasus korupsi megaproyek senilai Rp2,5 triliun itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elektabilitas Partai Demokrat terus menurun karena menyeret para petinggi Partai Demokrat.
"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berturut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," ujarnya.
Ia menuding, masih ada beberapa oknum kader Partai Demokrat yang turut menikmati hasil korupsi Wisma Atlet, tetapi hingga kini belum diproses secara hukum.
"Sebagian besar kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus dimasukkan karena kesalahan, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari pembangunan ini, sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya," katanya lagi.
Baca Juga: Update Harga Emas Antam hingga UBS di Pegadaian Jumat, 26 Maret 2021
Tidak hanya itu, dalam jumpa pers yang digelar di Hambalang, Partai Demokrat versi KLB menuding SBY otoritarian dan "keluargais".
Mengenai tudingan ke SBY yang bersikap otoritarian, disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) PD versi KLB Muhammad Rahmad.
Tidak hanya menuding SBY, Muhammad Rahmad yang mengatasnamakan Partai Demokrat versi KLB juga menuding AHY mengarahkan telah Partai Demokrat pada sistem tirani.
"Partai yang mengarah kepada tirani, otoritarian dan 'keluargais' yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri. Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pascareformasi di Indonesia," kata Muhammad Rahmad.
