Network
PR DEPOK - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi pemecatan pegawai PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) karena mengadakan kajian di bulan Ramadan yang diduga adanya isu radikalisme dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, tindakan Komisaris perusahaan tersebut mencopot jabatan pegawainya hanya karena kajian keislaman, dapat digolongkan sebagai Islamophobia.
Fadli Zon mengungkapkan hal tersebut melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, pada Minggu, 11 April 2021.
Baca Juga: Tidak Lolos SPAN-PTKIN? Segera Daftar UMPTKIN 2021 dengan Cara Berikut
"Tindakan Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Dede Kristia Budiyanto, yg mencopot pejabat di perusahaannya hanya gara-gara pamflet kajian keislaman di bulan Ramadan, bisa digolongkan sebagai bentuk tindakan Islamophobia," kata Fadli Zon.
Menurutnya, tuduhan radikalisme itu mestinya punya dasar dan konsekuensi yang juga serius.
"Sebab, tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme, yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius," ujar Fadli Zon.
Sebab, tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme, yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Ia pun menyayangkan, dasar dan konsekuensi atas tuduhan tersebut tidak terlihat. Fadli Zon pun mempertanyakan sebenarnya siapa yang dituduh radikal.
"Sayangnya, kita tak melihat dasar dan konsekuensi serius tersebut. Siapa sebenarnya yang dituduh radikal? Apakah panitianya? Atau daftar narasumbernya?," kata Fadli Zon.
Lebih lanjut, ia pun sempat menyinggung salah satu narasumber dalam kajian Ramadan tersebut, yakni Ketua Komisi Dakwah MUI, K.H. Cholil Nafis.
"Sy membaca, salah satu narasumber dalam rangkaian kegiatan Ramadhan yg dibatalkan itu adalah Ketua Komisi Dakwah MUI, K.H. Cholil Nafis. Apakah ia juga dianggap radikal? Apakah MUI dianggap sbg sarang orang-orang radikal oleh Komisaris Independen PT Pelni?," kata Fadli Zon.
Baca Juga: 177 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di NTT, Terbanyak dari Flores Timur 72 Orang
Sy membaca, salah satu narasumber dalam rangkaian kegiatan Ramadhan yg dibatalkan itu adalah Ketua Komisi Dakwah MUI, K.H. Cholil Nafis. Apakah ia juga dianggap radikal? Apakah MUI dianggap sbg sarang orang-orang radikal oleh Komisaris Independen PT Pelni?— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Ia pun mempertanyakan jika ada pegawai PT Pelni yang radikal, bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang radikal.
"Jika panitia yang dianggap radikal, apa dasar PT Pelni menganggap stafnya sendiri sebagai radikal? Bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang-orang radikal?," ujar Fadli Zon, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Lanjutnya menegaskan, jika memang terbukti radikal kenapa pegawai tersebut tidak diproses hukum. Hal ini membuat dasar tuduhan tersebut dipertanyakan.
Baca Juga: 177 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di NTT, Terbanyak dari Flores Timur 72 Orang
"Selanjutnya, kalau memang benar-benar radikal, kenapa tidak diproses hukum? Kenapa hanya dipindahkan, yg membuat orang jadi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut," kata Fadli Zon.
Selanjutnya, kalau memang benar-benar radikal, kenapa tidak diproses hukum? Kenapa hanya dipindahkan, yg membuat orang jadi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Tudingan radikal tanpa dasar yang jelas, menurut Fadli Zon juga termasuk sikap Islamophobia. Ironisnya kini terjadi di perusahaan milik negara yang seharusnya nihil radikal.
"Penyematan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata sikap Islamophobia. Ironisnya, Islamophobia ini justru terjadi di perusahaan negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentimen politik," kata Fadli Zon.
Baca Juga: Sheffield United VS Arsenal: Lacazette Sumbang 2 Gol dalam Lanjutan Liga Inggris
Fadli Zon menegaskan bahwa adanya masalah serius dalam pemilihan pejabat BUMN saat ini.
"Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukkan pejabat-pejabat BUMN saat ini @KemenBUMN," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukkan pejabat-pejabat BUMN saat ini. @KemenBUMN— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Ia pun menyarankan kepada Menteri BUMN untuk menegur Komisaris PT Pelni tersebut. Hal ini karena tindakannya tersebut bisa menimbulkan reaksi negatif.
"Sikap Islamophobia semacam itu tak boleh dibiarkan. Menteri BUMN @KemenBUMN harus menegur komisaris tersebut, karena tindakannya bisa memancing reaksi negatif yang tidak kita harapkan," kata Fadli Zon.
***
