Network
PR DEPOK – Kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini sedang digoyang lantaran dilanda isu Kongres Luar Biasa (KLB).
Pasalnya, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Cak Imin telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB.
Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refly Harun menilai jika dilihat dari masa kepemimpinan Cak Imin yang sudah lebih dari dua periode, Ketua Umum PKB memang sepatutnya diganti.
Refly Harun pun menuturkan, Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB sejak 2009 yang artinya sekarang sudah menjabat 12 tahun.
Menurut dia, setiap partai politik saat ini harus memiliki tradisi di mana partai memberikan konvensi maksimal dua periode masa jabatan.
“Karena kalau sudah lebih dari dua periode, maka yang muncul adalah kepentingan-kepentingan, dan bisa jadi justru melencengkan dari tujuan partai semula,” jelasnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 15 April 2021.
Selain itu Refly Harun juga turut menanggapi komentar publik yang menyebutkan bahwa PKB layak untuk diporak-porandakan karena merupakan partai yang tidak pro kepada rakyat.
“Ya memang performa PKB agak berbeda dengan performa partai lainnya. PKB selalu mendekat dengan kekuasaan,” tuturnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Klaim Bima Arya Tega Sebut Dirinya Bohong, Ferdinand Hutahaean: Apanya yang Tega?
Pada pemerintahan masa SBY, kata Refly, PKB adalah bagian dari kekuasaan dan Cak Imin sempat dijadikan sebagai Menteri Tenaga Kerja.
“Pada zaman Jokowi juga PKB mendapatkan portofolio Menteri Tenaga Kerja. Kemudian sekarang juga masih mendapatkan jatah Menteri Tenaga Kerja. Dan jatah lainnya adalah jatah sebagai Menteri Desa Tertinggal, itu lah portofolio yang diberikan kepada PKB,” tambahnya.
Refly Harun pun menilai permasalahan partai di Indonesia yang paling dominan adalah cenderung tidak demokratis dalam hal regenerasi kepemimpinan.
“Misalnya ketika sudah memulai menjadikan partai dinasti. Kita tau bahwa semua partai itu menjadi partai dinasti akhirnya. Mulai dari PDIP, Gerindra, PKB belum karena kita tidak tau siapa calon dari Cak Imin tetapi kita tau bahwa ketika dia mencalonkan saudaranya menjadi menteri ya sudah terlihat juga sebenarnya,” terang dia.
Meski begitu, Refly Harun tidak memungkiri bahwa ternyata kekuatan orang-orang lama di dalam partai sangat berpengaruh.
“Tapi ternyata masih dibutuhkan orang-orang kuat di dalam partai sehingga partai kemudian bisa mendapatkan legitimasi bahwa orang yang itu-itu saja seperti PDIP bisa memenangkan pertarungan,” ungkapnya.
Namun, lanjut Refly, kondisi seperti itu lah yang justru menjadi masalah ketika para kader ingin melakukan demokratisasi partai politik.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi partai yang digoyang-goyang, tetapi suatu waktu partai-partai politik harus mendemokratisasikan dirinya. Harus ada demokratisasi internal partai politik agar partai politik kemudian tidak menjadi sarana bagi kepentingan-kepentingan segelintir elite saja,” tegasnya.
Lebih lanjut Refly Harun menjelaskan sarana kepentingan tersebut di antaranya adalah melakukan mobilisasi vertikal dalam hal ekonomi dan politik.
“Dalam ekonomi pengurusnya bertambah kaya, sementara secara politik menjamin untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu secara terus-menerus tanpa proses yang demokratis,” ujar Refly Harun.***
