Network
PR DEPOK – Terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut bahwa keputusan itu adalah hal biasa di negara lain.
Akan tetapi, menurutnya pemindahan IKN oleh negara lain tentu dengan dasar pertimbangan yang kuat.
"Ide dan upaya memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju," kata Herman Khaeron dalam di Jakarta, pada Senin 19 April 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap II Cair Sebesar Rp6,53 Triliun Bidik 9.074.584 KPM Selama April 2021
Ia lebih lanjut menjelaskan beberapa indikasi di negara lain yang memutuskan untuk pindah IKN.
Menurutnya, ketika IKN mulai jenuh dan ada tanda-tanda kota megapolitan, maka negara itu kehilangan kemampuan menyediakan layanan publik yang memadai bagi masyarakat, karena itu keputusan memindahkan IKN harus diambil.
Dengan demikian, Herman berpendapat bahwa dalam upaya mendukung keputusan pemindahan IKN, dibutuhkan konsolidasi secara komprehensif dengan berbagai institusi dan kalangan.
"Oleh karena itu kita juga harus saling mendorong, kalau memang benar nanti dengan indikator-indikator pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini bisa dilaksanakan, nanti BUMN juga harus melakukan akselerasi untuk kesiapan itu," ujar Herman.
Sementara itu, terkait pembangunan IKN baru, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa keputusan pemindahan IKN dilakukan guna membantu menggeliatkan ekonomi di Indonesia.
Ia mengatakan pembangunan IKN tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dan material sehingga akan mendorong pelaku industri bergerak.
Baca Juga: Jabarkan Sosok Billy Syahputra di Matanya, Memes Prameswari: Dia Tipe Semua Orang
“Ini kan membangkitkan backward linkages ke belakang. Industri yang tadinya bergerak di bawah kapasitas bergerak ke kapasitas efektifnya dan mendorong purchase manager index naik,”kata Suharso.
Selain itu, Ia memperkirakan bahwa pembangunan dan pemindahan IKN akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.
Terkait hal ini, ia mencontohkan efek dari pembangunan IKN terhadap perekonomian tanah air dengan kegiatan haji dan umroh yang membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola perjalanan, penginapan hingga konsumsi. Begitu juga dengan pembangunan IKN yang akan membuat ratusan ribu orang pindah ke lokasi baru.
“Kita sudah punya pengalaman mengelola 200 ribu orang (saat haji), tapi kan tempat tinggal sudah ada, yang mau dituju sudah ada, sedangkan IKN yang mau dituju belum ada itu harus diadain,” ujarnya.***
