Network
PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengomentari soal pernyataan Wakil Presiden atau Wapres RI, Ma'ruf Amin, yang meminta santri agar diizinkan untuk mudik.
Dalam pernyataannya, ia dibuat heran dengan permintaan Wapres RI ini yang dilontarkan di tengah kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19.
Ferdinand Hutahaean lantas mempertanyakan apakah mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu tidak mampu menganalisa atau melihat dampak ke depannya jika permintaannya dikabulkan.
"Dalam kondisi seperti ini lantas Wapres @Kiyai_MarufAmin minta santri dibolehkan mudik. Apa pak Wapres tak mampu menganalisa atau melihat dampak kedepan bika permintaan pengecualian itu dikabulkan?" ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.
Tak hanya itu, mantan politisi Partai Demokrat itu pun mengaku siap membantu wapres agar tidak salah dalam berkomentar.
"Pak, tolong deh, kami siap bantu bapak utk berkomentar tidak salah," tutur Ferdinand Hutahaean melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Ma'ruf Amin baru saja mengeluarkan pernyataan yang meminta agar para santri mendapatkan pengecualian dari larangan mudik libur lebaran 2021.
Permintaan ini disampaikan oleh Juru Bicara atau Jubir Wapres RI, Masduki Baidlowi, pada Jumat, 23 April 2021.
Ia menuturkan, permintaan santri untuk diizinkan mudik adalah hal yang penting agar mereka dapat pulang dan bertemu dengan orang tua di kampung halaman.
"Wapres meminta agar ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing dengan tidak dikenai aturan ketat terkait larangan mudik, yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini," ujar Masduki.
Lebih lanjut, Jubir Wapres itu menilai bahwa dispensasi bagi para santri ini penting lantaran mereka umumnya berasal dari luar daerah pondok pesantren tempatnya belajar.
Tak hanya itu, Masduki mengatakan bahwa jika perlu Ma'ruf Amin akan meminta Pengurus Besar NU untuk membuat surat secara khusus kepada presiden, wapres atau Dirlantas Nasional.
"Kalau dianggap perlu, Wapres meminta Pengurus Besar NU untuk bikin surat secara khusus apakah kepada Presiden atau Wapres atau Dirlantas Nasional supaya ada dispensasi," katanya menerangkan.***
