Network
PR DEPOK – Mantan Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi atau Dedek Uki kembali mengomentari kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Melalui akun Twitter miliknya, ia menyoroti pemberitaan terkait kelebihan pembayaran yang belum lama ini dilakukan oleh bawahan Anies Baswedan.
Dedek Uki pun membayangkan, seandainya istilah ‘kelebihan bayar’ sudah menjadi sebuah tren sejak dulu.
“Andai aja istilah ‘kelebihan bayar’ sudah ngetren sejak dulu,” tulis Dedek Uki pada Senin, 26 April 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dengan begitu, menurutnya, Presiden RI ke-2 Soeharto tidak akan dinobatkan sebagai diktator terkorup abad ke-20 oleh Transparency International.
“Pak Harto pasti gak akan dinobatkan diktator terkorup abad 20 oleh Transparency International,” tuturnya.
Sebagai informasi, dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Transparency International pada tahun 2004, Soeharto menduduki peringkat pertama sebagai pemimpin paling korup di dunia.
Seperti diberitakan baru-baru ini, kelebihan pembayaran terjadi pada pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di sekolah negeri di DKI Jakarta.
Laporan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2019 lalu.
Dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, laporan itu terbit pada 19 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK DKI, Pemut Aryo Wibowo.
Untuk diketahui, kelebihan pembayaran PLTS atap on grid tersebut mencapai Rp1,12 miliar.
Hal itu pun terungkap lantaran adanya selisih antara nilai kontrak dengan harga riil paket pekerjaan.***
