Network
PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, dengan tegas menolak usulan aktivis HAM asal Papua, Natalius Pigai, yang meminta dialog perdamaian antara Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB dengan pemerintah.
Dalam keterangannya, Ferdinand Hutahaean menilai usulan tersebut bagus jika tujuannya untuk Papua merdeka.
"Bung Pigai, usulan ini bagus bagi yg ingin Papua merdeka," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Selasa, 27 April 2021.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Subsidi Listrik PLN Berlaku hingga 14 Mei 2021, Simak Faktanya
Pasalnya, lanjut mantan politisi Partai Demokrat itu, kata "dialog perdamaian" yang dipakaia Natalius Pigai dalam usulannya itu sama saja menempatkan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB sejajar dengan negara atau pemerintah.
"Kalimat “dialog perdamaian” artinya menempatkan Kelompok Kriminal setara sejahar dgn Negara yg diwakili pemerintah," tutur Ferdinand Hutahaean melanjutkan.
Tak cukup sampai di situ, ia menilai usulan mantan Komisioner Komnas HAM itu merupakan ide yang separatis, sehingga ia dengan tegas menolaknya.
Ferdinand Hutahaean beranggapan bahwa KKB adalah teroris yang seharusnya ditumpas oleh negara.
"Ini ide betul2 separatis, dan kami menolak..! KKB adalah teroris hrs ditumpas," katanya di akhir cuitan tersebut.
Natalius Pigai sendiri sebelumnya melontarkan tanggapannya soal peristiwa kontak tembak yang menewaskan Kabinda Papua, Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.
Kabinda Papua itu meninggal dalam bentrok yang terjadi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.
Atas peristiwa ini, Natalius Pigai menganggap bahwa Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi harus mendengar suara rakyat Papua.
Menurutnya, sudah banyak prajurit yang kehilangan nyawa lantaran bentrok yang terus terjadi di Papua, tetapi selama ini terus ditutup-tutupi.
"Kepala BIN Papua mati ditembak TPN OPM. @jokowi hrs dgr Suara Nurani Rakyat Papua. Otsus dibekukan, Meniadakan Pemekaran & Operasi militer, byk Prajurit mati tp selama ini ditutupi," ujarnya.
Oleh karena itu, Natalius Pigai mengusulkan agar pemerintah segera membuka dialog dan perdamaian di Papua.
"Kita butuh Respon Negara Buka Dialog & Perdamaian di Papua. Turut Berduka," kata aktivis HAM tersebut.***
