Network
PR DEPOK – Terkait upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan mutu pendidikan di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebut tidak bisa bersandar pada dukungan anggaran semata.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan mutu pendidikan dapat diukur dari peningkatan SDM dan juga kemampuan siswa.
"Memaknai kemerdekaan belajar harus berbanding lurus dengan upaya peningkatan SDM Indonesia yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Untuk mengukurnya, kita dapat merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujar Bambang Soesatyo dalam Knowledge Sharing Forum (KSF) ke-19 Universitas Terbuka yang dipantau di Jakarta, pada Senin 3 Mei 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Sesuai data yang dirilis oleh UNDP pada 2020, IPM Indonesia berada pada urutan 107 dari 189 negara. Bahkan di Asia Tenggara masih kalah dari Singapura yang menduduki ranking 11, Brunei Darussalam yang menduduki ranking 47, Malaysia pada urutan 62 dan Thailand pada ranking 79.
"Masih tertinggal jauh dari Singapura yang berada pada urutan dua dan Malaysia pada urutan 56. Kondisi ini tentang mengundang kekhawatiran kita bersama, mengingat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa peningkatan SDM dan mutu pendidikan tidak hanya disandarkan pada dukungan anggaran," kata Bambang.
Sedangkan, gambaran kemampuan siswa yang dirilis tahun 2018 oleh PISA menempatkan Indonesia pada posisi 72 dari 77 negara OECD.
Maka dari itu, menurutnya realisasi konsep Merdeka Belajar harus dapat menjawab tantangan yang dihadapi yakni peningkatan kualitas pendidik, penyempurnaan sistem pendidikan dan pembenahan pada lembaga pendidikan.
Meski demikian, ia mengapresiasi pemanfaatan teknologi dalam peningkatan mutu belajar oleh pendidikan tinggi.
"Saya mengapresiasi penerapan dan pemanfaatan teknologi yang dilakukan UT dalam membantu proses pembelajaran. Juga upaya pemerataan yang dilakukan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum tersentuh lembaga pendidikan tinggi," katanya.
Sementara itu, terkait pembangunan SDM ia mengingatkan agar bersifat holistik. Artinya tidak hanya cerdas dan terampil secara akademis tetapi memiliki jiwa Pancasila dan berakhlak mulia.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UT, Prof Ojat Darojat, mengatakan kampus PTN yang melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ) itu sejak 36 tahun lalu telah melakukan upaya pemerataan akses pendidikan tinggi pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Tercatat, sebanyak 60 persen mahasiswa UT berasal dari pinggiran yang sulit dijangkau lembaga pendidikan lainnya.
Puncaknya saat hadirnya UU guru dan dosen, yang mensyaratkan guru dari jenjang PAUD hingga SMA harus S1, maka banyak guru-guru yang melanjutkan pendidikan melalui UT.
"Kami memberikan kesempatan pada masyarakat yang sudah bekerja untuk meningkatkan kompetensinya dan juga meningkatkan daya tampung perguruan tinggi," kata Ojat.***
