Network
PR DEPOK - Ketua PP Muhammadiyah sekaligus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menanggapi terkait isu adanya radikalisme dan Taliban di tubuh KPK.
Sebelumnya, isu radikalisme dan Tabilan di KPK ini sempat menjadi perbincangan hangat oleh publik di media sosial. Hal ini pun membuat Busyro selaku mantan pimpinan KPK angkat bicara.
Telah dikabarkan bahwa 75 pegawai KPK tidak lolos asesmen tes wawancara kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Busyro, tudingan adanya radikal dan Tabilan di KPK itu tidak benar. Ia membantah adanya kabar tersebut.
Busyro pun mengungkapkan bahwa delapan dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut beragama nonmuslim.
Lebih lanjut, ia menuturkan, nama seperti penyidik Christian taat menjadi umat Kristiani, kemudian Kadek selaku jaksa juga taat sebagai umat Hindu.
Hal itu disampaikan Busyro dalam acara yang bertajuk ‘Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan MK’.
“Saya ingin menyampaikan menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu ada delapan pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan beragama Buddha,” ujar Busyro.
Lebih lanjut, Busyro mengatakan bahwa isu radikalisme dan Taliban di tubuh KPK merupakan narasi yang dibuat-buat buzzer.
Menurutnya, tudingan tersebut bertujuan melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen, ditambah dengan tanpa bukti yang kuat. Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan radikalisme politik.
Baca Juga: Bukan Babi Panggang, Ternyata Ini Penampakan ‘Bipang’ yang Dipromosikan Jokowi sebagai Menu Lebaran
“Isu taliban sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik. Radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa,” kata Busyro, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Adanya 75 orang pegawai yang tidak lolos TWK tersebut dan terancam dipecat, Busyro pun meminta dukungan dari masyarakat.
Busyro mengajak masyarakat Indonesia untuk berupaya menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang disebutnya itu, tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: 171 WNA China Masuk Indonesia, Tifatul: kok Gak Dijagain Pakai Tank Ya, Ada Perlakuan Istiwema?
“Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipecat dengan dalih apa pun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis maupun metodologi,” kata Busyro.***
