Network
PR DEPOK - Sekjen Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Haikal Hassan ikut mengomentari soal 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Haikal Hassan menyampaikan bahwa ternyata penyidik kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi KPU Harun Masiku hingga kasus dana bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari 75 pegawai yang tak lulus TWK.
"Pegawai KPK yg sedang tangani Harun Masiku, korupsi Bansos, yg menyeret 2 menteri dikabinet koalisi ini TIDAK LULUS wawasan kebangsaan...," kata Haikal Hassan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @haikal_hassan.
Mengetahui fakta tersebut, Haikal Hassan penasaran dan lantas menanyakan masih ada atau tidak orang yang perduli pada lembaga anti korupsi itu.
Kemudian seolah putus asa, ia menanyakan langkah lain apabila tak ada yang lagi perduli dengan lembaga KPK, yakni membubarkan lembaga tersebut.
"Maaf, saya harus bertanya masih adakan yg peduli KPK ini ? Atau bubarkan saja sekalian ?" ucap Haikal Hassan mengakhiri cuitannya.
Diketahui sebelumnya, mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan terkait 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Dalam pernyataannya melalui akun Twitter pribadinya @febridiansyah, Febri menyatakan bahwa penyidik yang menangani operasi tangkap tangan (OTT) kasus besar adalah mereka yang tak lulus TWK.
"Jadi gini..OTT kasus besar yg msh selamatkan muka KPK pasca Revisi UU & Pimpinan baru trnyata ditangani Penyelidik/Penyidik yg justru terancam disingkirkan gara2 tes wawasan kebangsaan yg kontroversial," ucap Febri Diansyah.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: yang Larang Mudik Itu Siapa? Mudik Boleh, Silakan Ajak Anak Istri atau Siapapun
Beberapa kasus besar yang ditangani oleh para penyidik KPK yang tak lulus TWK tersebut adalah kasus yang menjerat Harun Masiku, kasus dugaan korupsi bansos yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara, hingga kasus dugaan korupsi benur oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
"Misal: OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll," katanya menambahkan.
Dengan fakta tersebut, Febri Diansyah berpendapat upaya penyingkiran pegawai terbaik KPK itu akan berbahaya apabila berpengaruh pada penanganan kasus korupsi.
Baca Juga: Refly Harun dan M Nasser Hadir sebagai Saksi Ahli dalam Sidang Kasus Kerumunan Habib Rizieq Shihab
"Upaya menyingkirkan pegawai2 terbaik di KPK akan lebih berbahaya jk berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi," ujar Febri menambahkan.
Maka dari itu, Febri mengatakan hal tersebut lah yang dikhawatirkan banyak orang setelah revisi UU KPK diberlakukan lantaran bisa mengacam independensi KPK itu sendiri.***
