Network
PR DEPOK – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Christina Aryani memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini,” ungkap Christina dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara di Jakarta pada Minggu, 16 Mei 2021.
Langkah yang dimaksud Christina termasuk pada Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP) dimana Indonesia menjadi wakil ketuanya lewat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non-Blok.
Baca Juga: 5 Bahan yang Ampuh Atasi Bibir Pecah-pecah, Salah Satunya Minyak Kelapa
“Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus-menerus dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak,” ujar Christina.
Ia juga sedih dengan naiknya eskalasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berakibat dengan jatuhnya banyak korban, utamanya masyarakat sipil Palestina.
“Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka,” terang Christina.
Sehubungan dengan situasi WNI, Christina mengatakan bahwa KBRI Amman menghimpun ada sekitar sebelas WNI di Palestina.
Rinciannya adalah sembilan orang ada berada di Jalur Gaza dan dua orang lainnya di Tepi Barat.
Baca Juga: Gedung Media Internasional di Jalur Gaza Hancur Akibat Serangan Israel
“Mereka dalam kondisi baik meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI,” ungkap Christina.
Ia juga menjelaskan ada dua masalah yang dihadapi Israel secara eksternal dan internal.
Di sisi eksternal berhubungan dengan konfliknya dengan Palestina, sementara di sisi internal Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak mampu menciptakan koalisi pemerintahan usai pemilu yang dilaksanakan pada Maret lalu.
Presiden Reuven Rivlin telah memilih Legislator Yair Lapid yang merupakan Ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk menciptakan koalisi pemerintahan.
Yair Lapid diminta presiden melakukannya dalam waktu kurang dari 28 hari.
Baca Juga: Pemerintah Fasilitasi Warga Israel Masuk Indonesia, Fadli Zon: Hadeeeuh Negeri Sakit Jiwa!
“Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu anggota legislatif kelima sejak 2019,” tutur Christina.
“Sejauh yang saya pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara,” tutupnya.***
