Network
PR DEPOK - Usai menuai perdebatan di tengah publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dalam pernyataannya, Jokowi berpendapat bahwa tes tersebut tak bisa begitu saja dibuat menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes," kata Presiden Jokowi pada Senin, 17 Mei 2021.
Kemudian, ketimbang memberhentikan, Jokowi lebih menyarankan agar pihak KPK memperbaiki saja kekurangan yang sekiranya ada pada para pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK.
Adapun cara yang disarankan Jokowi untuk memperbaiki tersebut adalah dengan pendidikan kedinasan perihal wawasan kebangsaan.
"Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @jokowi pada Senin, 17 Mei 2021.
Baca Juga: Mulai 18 Mei 2021 Perjalanan ke Luar Kota Wajib Bawa Tes Antigen Hasil Negatif Covid-19
Lebih lanjut, Jokowi juga mengaku sepakat dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi (MK), agar pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tak merugikan pihak pegawai KPK.
"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan.
Maka dari itu, Jokowi meminta pada pihak terkait untuk segera merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Pernyataan itu disampaikan lantaran menurutnya, KPK mesti mempunyai sumber daya manusia terbaik dan juga bekomitmen tinggi dalam usaha memberantas tindak korupsi di Indonesia.
"Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi menutup pernyataan.
Seperti diketahui bersama, keputusan KPK menonaktifkan 75 pegawai KPK beberapa waktu lalu mendapat penolakan dan protes dari banyak pihak.
Baca Juga: Rocky Gerung Diduga Kritik Jokowi Soal Konflik Israel-Palestina, Henry Subiakto Bereaksi Keras
Pasalnya sebagian dari 75 pegawai ini telah lama mengabdi di lembaga KPK dan telah menangani banyak kasus korupsi besar di Indonesia.
Selain itu, beberapa di antaranya juga merupakan penyidik dan penyelidik yang saat ini tengah menangani kasus korupsi kelas kakap seperti korupsi bansos, benur hingga kasus yang menjerat Harun Masiku.
Oleh sebab itu, tak sedikit pihak yang merasa curiga terhadap proses pengalihan status menjadi ASN ini.
Baca Juga: Said Didu Keheranan Ada Pihak yang Justru Dukung Israel: China Aja Bela Palestina
Mengingat dari kesaksian peserta yang tak lolos, pertanyaan yang diajukan ketika wawancara TWK kebanyakan tak relevan dengan wawasan kebangsaan dan lebih mengarah ke pertanyaan yang sensitif.
Bahkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang juga tak lolos tes tersebut menduga bahwa proses tes wawasan kebangsaan ini merupakan upaya penyingkiran pegawai berintegritas di KPK.***
