Network
PR DEPOK – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan bahwa ketentuan 75 pegawai yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama.
“Saya ingin sampaikan kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kami. Pimpinan KPK sudah memperjuangkan kawan-kawan kami. Saya tidak ingin mengulang hari ini, apa yang harus kami kerjakan dan perwakilan juga mendengarkan. Hari ini kami selesaikan sebanyak 1.271 pegawai. Bagaimana yang 75 pegawai? Tentu menjadi PR kami bersama,” ungkap Firli dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021 kemarin.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) pada Selasa, 25 Mei 2021 lalu, dari 75 pegawai KPK terdapat 24 orang yang bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan pembinaan sebelum dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sedangkan, sisanya 51 pegawai lainnya sudah tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pembinaan dan tak bisa melanjutkan tugas di KPK.
Baca Juga: Link Download Surat Pernyataan Gagal Tiga Kali Seleksi Kartu Prakerja
“Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kami perlu kerja sama pihak lain karena memang kami tidak bisa lakukan kerja sendiri,” tutur Firli.
KPK disebut Firli juga sudah melakukan pembahasan secara informal dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sehubungan dengan soal pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.
“Untuk diklat, kami bekerja sama, nanti Pak Sekjen (KPK) yang akan menindaklanjuti,” ujar Firli.
“Nanti 24 (pegawai) kami ajak bicara karena tentu untuk mengikuti pendidikan tentu kami ajak bicara, bersedia mengikuti atau tidak semuanya.
