Network
Ia mengatakan bahwa hal yang perlu diwaspadai adalah pembelian alpalhankam jangka panjang yang kontraknya dibuat sekarang karena pemerintahan berikutnya bertugas membayar dan bayar utang.
"Yang perlu diwaspadai adalah pembelian alpalhankam/alutsista jangka panjang kontraknya dibuat skrg dan dilakukan oleh perusahaan Non-BUMN (PT TMI) yg pimpinannya tercatat sebagai pengurus Parpol. Jika itu terjadi maka pemerintahan berikutnya bertugas membayar dan bayar utang," ujar Said Didu, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio Rabu, 2 Juni 2021: Impian Virgo Akan Segera Terwujud
Diketahui dalam Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang beredar, Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima renstra tahun 2020—2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan renstra jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa renbut alpalhankam Kemhan atau TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.
Perincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) berikut.
a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS
b. Untuk pembayaran bunga tetap selama 5 renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS
