Diketahui, dalam modernisasi alutsista, Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggaran hingga 1.760 triliun. Tetapi rencana itu harus mendapat persetujuan presiden, Menteri Keuangan dan DPR.
Sementara dari DPR, beberapa anggota telah menyatakan setuju soal rencana tersebut, salah satunya anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono.
Ia tidak mempersoalkan rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan alutsista yang akan diatur dalam peraturan presiden (Perpres).
"Kalau pengadaan rutin sesuai dengan anggaran itu, normallah," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Dave mengatakan bahwa tantangan pemerintah kini adalah pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang tidak semudah membeli sepeda motor atau mobil yang tinggal mendatangi ke dealer, kemudian memilih kendaraan sesuai dengan keinginan.
Menurutnya, rencana pengadaan dan modernisasi alutsista wajar bila membutuhkan dana yang banyak karena untuk periode jangka panjang.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio Rabu, 2 Juni 2021: Impian Virgo Akan Segera Terwujud
"Pengadaan alpalhankam memakan waktu, misalnya untuk pengadaannya bisa sampai 1 tahun. Ini bukan perkara mudah," tuturnya.
Sebagai informasi, merujuk data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) atau Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm per 2020, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional, anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terendah.