Network
PR DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons berbagai masukan dari masyarakat terkait memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown.
Jokowi mengatakan pemerintah menyambut baik masukan-masukan tersebut, dan telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia serta pengalaman dari negara lain.
Atas berbagai pertimbangan itu, Jokowi menegaskan keputusan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini adalah tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro (PPKM Mikro).
“Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 23 Juni 2021.
Jokowi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan PPKM Mikro karena kebijakan ini masih dinilai menjadi yang paling tepat untuk mengendalikan Covid-19 lantaran bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.
Pernyataan Jokowi dalam menanggapi lonjakan Covid-19 yang terjadi saat ini lantas dikomentari oleh politisi Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @Andiarief__.
Andi Arief mengaku kecewa dengan Jokowi. Ia menilai Jokowi hanya mengulang pidato lama yang terbukti gagal.
Pidato Presiden merespon perkembangan amuk covid sangat normatif. Mengulang berbagai pidato yg usang dan terbukti gagal. Tidak ada yang baru, mengecewakan.— andi arief (@Andiarief__) June 23, 2021
“Pidato Presiden merespon perkembangan amuk covid sangat normatif. Mengulang berbagai pidato yg usang dan terbukti gagal. Tidak ada yang baru, mengecewakan,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada pidatonya itu, Jokowi mengatakan bahwa kebijakan PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama. Oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan.
Menurut presiden, PPKM Mikro dan lockdown adalah tindakan mencegah orang memasuki atau meninggalkan area tertentu serta membatasi aktivitas di tempat publik.
"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yakni membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” tuturnya.
Ia juga mengatakan jika kebijakan PPKM Mikro berjalan dengan baik maka seharusnya penularan Covid-19 bisa dikendalikan.
Namun, menurutnya, PPKM Mikro saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh, masih sporadis di beberapa tempat.
"Untuk itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam PPKM Mikro, mengoptimalkan posko-posko Covid-19 yang terbentuk di masing-masing wilayah desa/kelurahan,” katanya.***
