Network
PR DEPOK - Akademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief menanggapi terkait wacana jabatan presiden tiga periode yang sedang ramai diperbincangkan.
Jokowi-Prabowo diusulkan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 oleh sejumlah kelompok yang menamakan diri sebagai Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro).
Penasihat Jokpro, M Qodari kini telah meyakini bahwa masyarakat Indonesia akan mendukung Jokowi-Prabowo di pemerintahan selanjutnya.
Adapun Ali Syarief menanggapinya melalui akun Twitter pribadinya @alisyarief, pada Selasa, 22 Juni 2021.
Baca Juga: Klik fmotm.jakarta.go.id dan Daftar Bantuan FMOTM DKI Jakarta, Pendaftaran Ditutup 25 Juni 2021
Menurut Ali Syarief, seru sekali menggaungkan wacana presiden tiga periode padahal tidak ada pasalnya.
"Kita punya pasal 7a, uud 45, ttg pemakjulan Presiden, tp setelah disimulasikan, mustahil bisa dilaksanakan. Lha ini AL-Qodar, seru banget, tdk ada pasalnya mau menjalankan Presiden 3 periode," kata Ali Syarief.
Ia menyatakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD, bahwa inilah potret nyata negara +62.
"Nah ini potret nyata RI +62. @mohmahfudmd," kata Ali Syarief, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Lebih lanjut, menurut Ali wacana tiga periode itu memang merupakan "setting". Ia menyebut bahwa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mulai menyambut wacana tersebut.
Ia mengatakan bahwa di jaman Orde Baru (Orba) dulu disebut dengan Kebulatan Tekad, kemudian mendesak MPR RI untuk mengamandemenkan UUD 1945 tersebut.
"Jd 3 periode itu memang setting. Sudah mulai di NTT, menyambut wacana tsb. Jaman ORBA dahulu disebut dgn "Kebulatan Tekad", nanti issue ke dua, mendesak MPR RI, bersidang mengamandemen UUD 45 tsb. Ini tik tok dg Pidato Megawati yg lalu, kan!? Massa tweeland doang yg mikir..!!!," ujar Ali Syarief.
Baca Juga: Ramalan Cinta 6 Zodiak Kamis, 24 Juni 2021: Capricorn Akan Ada Seseorang yang Membuat Anda Terkesan
Lanjut, Ali mengatakan bukannya tidak belah mengganti UUD 1945, tetapi jika hanya ingin tiga periode lalu mengubah pasal 7, namanya khianat pada sejarah dan amanat reformasi.
"Bukan tidak boleh mengganti UUD 45, tetapi bila hanya ingin 3 periode, kemudian mengotak-ngatik pasal 7, ini kan namanya conspiracy. Khianat pd sejarah dan amanah reformasi," ujar Ali Syarief.
Ia menuturkan caranya bukan dengan kebulatan tekad semu, tetapi harus diskursus oleh para ahli di kampus-kampus.
"Dan caranya, bukan kebulatan tekad semu man on the street. Tp hrs menjadi diskursus para ahli di kampus2," kata Ali Syarief.***
