PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan alias Gus Umar ikut memberikan tanggapannya terkait kebijakan pemerintah, yang mengadakan vaksinasi berbayar atau Vaksin Gotong Royong Individu.
Vaksin Gotong Royong Individu yang disediakan Kimia Farma tersebut merupakan vaksin Sinopharm, yang telah ditetapkan harganya sebesar Rp439.570 per dosisnya.
Tak habis pikir dengan Vaksin Gotong Royong Individu, Gus Umar menilai bahwa ucapan dari pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang seringnya tak sesuai.
Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 akan digratiskan untuk masyarakat, tanpa terkecuali.
"Selalu Gak konsisten ucapannya," kata Gus Umar seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @Umar_Chelsea_75 pada Senin, 12 Juli 2021.
Namun kini nyatanya, dikatakan dia, di tengah kondisi sulit pandemi Covid-19, pemerintah malah menjual vaksin kepada masyarakat.
Sembari melontarkan sindiran, Gus Umar lantas menyatakan bahwa kini pemerintah mulai panik.
"Skrg vaksin dijual buat rakyat. Panik Gak? Panik Donk," ucapnya menambahkan.
Selain itu, Gus Umar juga menyebut Jokowi gokil lantaran kebijakannya saat ini soal vaksin berbeda dengan pernyataan awal, yang menggratiskan vaksin untuk masyarakat.
"Tahun lalu pakde bilang gratis skrg bayar. Pakde emang gokil banget," ujar Gus Umar mengakhiri cuitannya.
Seperti diketahui bersama, pemerintah telah mengadakan program vaksinasi berbayar atau vaksin gotong royong individu untuk masyarakat.
Vaksin berjenis Sinopharm yang tersedia di PT Kimia Farma Diagnostika tersebut dihargai sebesar Rp439.570 per dosis, dan bila perorangan harus di injeksi sebanyak dua kali, maka paket lengkapnya menjadi seharga Rp879.140 per individu.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18 Segera Dibuka, Simak Persyaratan dan Cara Daftar di Link Ini
Untuk tahap pertama penyaluran, PT Kimia Farma Diagnostika menyediakan 40.000 dosis vaksin gotong royong individu di enam kota Jawa hingga Bali.
Kendati demikian, vaksinasi berbayar itu menurut Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra bersifat opsional. Dengan kata lain, masyarakat tak diwajibkan untuk membeli vaksin tersebut.
"Vaksinasi ini opsional, tidak wajib, masyarakat bisa memilih karena tidak semua orang bisa terdaftar di badan usaha atau badan hukum," ucap Agus Chandra.***