Network
PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat Yan Harahap kembali menyinggung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengucapkan selamat Hari Raya Iduladha 1442 H dengan jabatan sebagai ketua Umum Partai Demokrat.
Yan Harahap menilai, Moeldoko seperti merasa lebih terhormat menjadi seorang pembegal partai daripada menjadi KSP.
Hal itu dikatakan Yan Harahap melalui cuitan di akun Twitter @YanHarahap, pada Selasa, 20 Juli 2021.
“Ia (Moeldoko) sepertinya merasa lebih terhormat menjadi seorang ‘begal’ daripada menjadi KSP yang baik,” tulis Yan Harahap, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @YanHarahap.
Baca Juga: Gagal Romantis Makan Sepiring Berdua dengan Afgan, Rossa: Mas nya Nggak Romantis Banget sih
Oleh karena itu, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat ini khawatir, sikap Moeldoko tersebut akan menjadi contoh buruk bagi generasi bangsa.
“Contoh buruk bagi generasi bangsa,” ujarnya.
Menurut Yan Harahap, meski sebagai anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus diakui bahwa Moeldoko sudah tidak mempunyai rasa malu.
“Soal ‘rasa malu’ harus kita akui, anak buah Pak @jokowi ini kelihatannya memang sudah tak punya,“ katanya.
Bahkan menurut Yan Harahap, keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun oleh Moeldoko dilecekan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
“Keputusan MenkumHAM pun ia ‘lecehkan’,” ujarnya.
Seperti diketahui, beredar sebuah poster yang menampilkan gambar Moeldoko dalam ucapan selamat Hari Raya Iduladha 1442 H dengan jabatan sebagai ketua Umum Partai Demokrat.
Dalam poster tersebut tidak hanya Moeldoko, tapi juga terdapat gambar eks politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun dengan jabatan Sekjen DPP Partai Demokrat.
Poster tersebut sontak membuat para kader dan anggota partai Demokrat yang di pimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa geram.
Sebelumnya, KSP Moeldoko melakukan manuver bersama eks partai Demokrat dengan berupaya mengkudeta kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum.
Melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan ketua Umum Moeldoko.
Akan tetapi, pihak Moeldoko tidak menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hingga akhirnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.***
