Network
PR DEPOK – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi keputusan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) RI Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang menghapus angka kematian sebagai indikator penanganan Covid-19.
Mardani Ali menilai keputusan ini berbahaya karena jika penanganan Covid-19 dilakukan tanpa pedoman yang benar, maka pembuat kebijakan bisa buta dalam melihat situasi yang ada di lapangan.
Cuitan ini disampaikan Mardani Ali melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
Baca Juga: Prediksi Liga Inggris Brentford Vs Arsenal, The Gunners Siap Dulang Poin Penuh
“Ini bahaya. Jika penanganan pandemi Covid-19 dilakukan tanpa panduan yg benar,pembuat kebijakan bisa buta terhadap situasi yg ada di lapangan,” ujar Mardani Ali dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Mardani menambahkan indikator kematian adalah indikator tepat yang digunakan untuk melihat tingkat keparahan situasi wabah.
“Indikator kematian merupakan indikator valid utk melihat tingkat keparahan situasi wabah,” tuturnya.
Akademisi Universitas Mercu Buana (UMB) ini kemudian mengatakan Indonesia bisa saja kehilangan arah dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Bs hilang arah penanganan pandemi di negeri ini,” ucap Mardani.
Apalagi sejumlah ahli disebut Mardani telah mengingatkan situasi kematian akibat Covid-19 yang diduga masih banyak yang belum terlaporkan.
“Terlebih beberapa ahli jg sudah mengingatkan situasi kematian akibat Covid-19 diduga masih banyak yang tidak terlaporkan,” tutur Mardani.
Akibatnya ketika merencanakan strategi penanganan tidak disokong oleh data yang kuat sampai kualitas penanganan pandemi jadi taruhannya
“Imbasnya, ketika menyusun strategi penanganan tidak ada data yang kuat. Kualitas penanganan pandemi pun jg turut dipertaruhkan,” tuturnya.
Baca Juga: Soroti Aksi Jokowi yang Bagi-bagi Sembako, Musni Umar: Prihatin Tidak Beri Contoh yang Benar
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mengatakan logikanya jika terdapat masalah dalam data, tidak serta merta dijadikan alasan untuk meniadakan indikator dan seharusnya masalahnya yang dicarikan solusi bukan dihindari.
“Logikanya, jika ada masalah data, tidak bisa serta merta dijadikan alasan utk menghapus indikator tsb. Ada masalah diperbaiki, bukan dihindari,” tutur Mardani.
Mardani menambahkan jangan sampai pemerintah menimbulkan kesan ingin mengeluarkan data yang kualitasnya tidak baik dari indikator penilaian.
“Jangan sampai timbul kesan pemerintah ingin mengeluarkan data yang kualitasnya tidak bagus dari indikator penilaian,” ujar Mardani.***
