Network
PR DEPOK – Politisi PKS Mardani Ali Sera memberikan komentar terkait pemberitaan soal adanya usulan anggota TNI dan Polri menjadi pelaksana tugas kepala daerah.
Diketahui bersama, pemerintah memberikan opsi pengangkatan TNI dan Polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah menjelang Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Terkait usulan anggota TNI dan Polri akan dijadikan pelaksana tugas kepada daerah, Mardani Ali berpendapat pemerintah harus memikirkan secara penuh dan mendalam.
“Usulan ini perlu dipikir matang2,” tutur Mardani Ali dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @MardaniAliSera pada Selasa, 28 September 2021.
Lebih lanjut, pria berusia 53 tahun ini menyinggung soal pengalaman di masa lalu yang terjadi di Indonesia.
“Pengalaman dwifungsi masa lalu perlu jadi pelajaran,” kata Mardani Ali menjelaskan.
Sekadar informasi, dwifungsi merupakan buah pikiran yang ditetapkan pada era Orde Baru yang menjelaskan kedudukan TNI.
Dalam dwifungsi itu, TNI berhak mengatur dan memegang kekuasaan, selain sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara.
Masih di cuitan yang sama, Mardani Ali mengatakan bahwa ada hal lain kaitan dengan pengabdian antara masyarakat sipil dan abdi negara.
“Ada perbedaan DNA pengabdian antara sipil dengan rekan2 TNI-Polri,” ucap Mardani Ali menjelaskan.
Lantas, dia berujar bahwa pelaksana tugas untuk yang cukup panjang begitu sensitif, terlebih pada aspek keamanan dan servis publik.
Baca Juga: Terungkap Bukan Hanya Karena Anak, Inilah Alasan Jonathan Frizzy Masih Serumah dengan Dhena
“Plt untuk waktu yang lama amat berbahaya bagi stabilitas & kualitas pelayanan publik,” kata Mardani Ali menambahkan.
Da menyarankan agar jabatan itu diberikan ke kementerian lain yang memiliki keterkaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pasalnya, lanjut Mardani Ali, kepala daerah produk pemilu merupakan simbol supremasi sipil dan produk utama reformasi.***
