PR DEPOK - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule baru-baru ini mengingatkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD terkait salah satu pernyataannya soal buzzer.
Dalam acara diskusi di Twitter Space bersama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Didik J Rachbini, Mahfud MD menyebut buzzer sebagai hama demokrasi, tapi kini menjadi konsekuensi dari demokrasi Indonesia.
Kebebasan berpendapat di pemerintahan sekarang menurut Mahfud MD yang membuat sejumlah individu menjadi buzzer, sehingga terkadang membuatnya bingung membedakan mana rakyat yang benar bersuara, dan mana yang buzzer.
Menanggapi hal itu, Iwan Sumule pun memberikan teguran terhadap Mahfud MD.
Iwan Sumule mengingatkan Mahfud MD bahwa dirinya pun merupakan bagian dari pemerintah, yang menaungi para buzzer.
Bahkan menurutnya, Mahfud MD berada dalam pemerintahan yang membayar buzzer dengan uang rakyat.
"Ingat! Anda Prof. @mohmahfudmd ada dipemerintahan yang memelihara buzzer yang anda sebut HAMA, bahkan membayar buzzer puluhan miliaran rupiah dari uang rakyat," ucap Iwan Sumule.