Network
PR DEPOK - Deputi Balitbang Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap belum lama ini memberikan komentarnya terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dalam keterangan tertulisnya, Yan Harahap tampak menyindir pemerintah dengan membandingkan proyek kereta cepat dengan kebutuhan masyarakat.
Yan Harahap menyatakan bahwa proyek besar kereta cepat nyatanya lebih penting bagi pemerintah dibadingkan dengan perut rakyatnya.
Baca Juga: Enzy Storia Ungkap Kronologi Terakhirnya Bertemu dengan sang Ayah, Sedih Banget
"Proyek ‘mercusuar’ lebih penting daripada ‘perut rakyatnya’," kata Yan Harahap seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @YanHarahap pada Rabu, 20 Oktober 2021.
Pernyataan itu merupakan respons terhadap penjelasan ekonom senior, Faisal Basri yang mengungkapkan kebijakan pemerintah terkait anggaran proyek kereta cepat.
Dalam salah satu acara webinar, Faisal Basri cukup menyayangkan keputusan pemerintah yang hendak menggunakan Sisa Pembiayaan Anggaran atau Silpa 2020 untuk kepentingan proyek kereta cepat.
Baca Juga: Kim Seon Ho Minta Maaf Soal Skandal yang Menjeratnya: Saya Menyakiti Mereka dan Bertindak Ceroboh
Sementara itu, lanjut dia, pemerintah juga malah menghapus jutaan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari daftar penerima bantuan.
Padahal menurutnya, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran Silpa 2020 lalu untuk kebutuhan jutaan masyarakat tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belakangan ini santer diperbincangkan publik.
Baca Juga: Sinopsis John Wick 2, Kembalinya John Wick yang Menjadi Buruan Para Penjahat Dunia Bawah
Pasalnya anggaran untuk proyek kerja sama antara Indonesia dan China ini dikabarkan membengkak, sehingga berpengaruh pada proses penyelesaiannya yang tidak tepat waktu.
Alhasil Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim komite yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, pembiayaan proyek kereta cepat ini juga akan diserahkan kepada sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Baca Juga: Tanggapan Thalita Latief yang Dituding Jadi Pelakor: Saya Menjalani Hidup Begini-begini Aja
Informasi tersebut termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.***
