Network
Ia pun prihatin atas sikap pemerintah soal tes PCR yang terus berubah-ubah.
“Jangan sampai di balik berubah-berubahnya aturan ini karena ada kepentingan bisnis yang disembunyikan. Bukankah kita sudah sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak? Pemerintah harus tegas bersikap pada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan privilege-nya,” kata Netty.
Baca Juga: Serangan Kelompok Teroris Semakin Luas, Ethiopia Umumkan Status Darurat Nasional
Terkait hal tersebut, ia meminta pemerintah harus mempertimbangan kebjikana penanganan Covid-19 secara matang dan berlandaskan saintifik.
Pasalnya, kebijakan yang diambil berdampak pada pembebanan masyarakat.
“Pertimbangkan setiap kebijakan dengan matang karena yang akan menanggung bebannya adalah rakyat. Jelaskan alasan secara jujur dan transparan. Jangan bersikap seolah menganggap rakyat bisa dibodohi,” katanya.
Baca Juga: Ikatan Dokter Anak Indonesia Berikan Rekomendasi Vaksin untuk Usia Enam Tahun ke Atas
Dalam kesempatan itu, Netty turut menyoroti aturan terbaru SE Menhub No. 90 Th 2021 yang mewajibkan PCR/Antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi, lebih dari 250 KM.
“Bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana pengawasannya? Apakah dengan mengisi formulir tujuan dan melaporkannya pada satgas? Ini harus jelas sebelum diterapkan. Jangan membuat aturan yang menambah beban dan kebingungan rakyat,” tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan perjalanan udara ke Pulau Jawa dan Bali serta ke luar Pulau Jawa dan Bali tidak lagi diwajibkan menggunakan tes PCR, tapi cukup dengan tes swab antigen dan mulai berlaku pada 1 November 2021.***
