Network
PR DEPOK - Ketua Umum Cyber Indonesia, Husin Shihab baru-baru ini ikut membahas soal deforestasi di Indonesia, khususnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam keterangan tertulisnya, Husin Shihab sepakat dengan pendapat akun Twitter @AfniZulkifli yang menyatakan masalah izin penebangan hutan besar-besaran justru tengah dibenahi oleh pemerintah Jokowi.
Husin Shihab memang menyadari bahwa masalah penanganan deforestasi di masa pemerintahan Jokowi belum mencapai titik sempurna.
Baca Juga: Unggah Foto Bersama Bapak Jelang Hari Ayah, Dian Sastrowardoyo: I Love You Pak
Namun ia mengaku belum pernah mendengar lagi kabar adanya kebakaran hutan sejak Jokowi memimpin Indonesia.
"Saya sepakat dgn @AfniZulkifli, kenyataannya Indonesia sejak dipimpin oleh @jokowi tdk pernah dengar lagi ada kebakaran hutan walau ngurus deforestasi belum pada titik sempurna," ucap Husin Shihab seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @HusinShihab pada Selasa, 9 November 2021.
Meski belum sempurna, tapi Husin Shihab menilai terdapat hasil kinerja pemerintah Jokowi terkait hal itu, yakni penurunan deforestasi atau kebakaran hutan dari tahun ke tahun.
Akan tetapi, ia menegaskan kenyataan tersebut akan tetap tidak dipercaya oleh para 'kadrun'.
"Setidaknya ada hasil dan ada penurunan drastis dari tahun ke tahun. Tapi Kadrun soal ini gak percaya," ujarnya menambahkan.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar beberapa waktu lalu membuat cuitan yang menuai polemik di tengah publik.
Baca Juga: Soroti Politisi PKS yang Minta Maaf Usai Sindir Puan Maharani, Fahri Hamzah: Oposisi Penakut!
Dalam cuitan tersebut, Siti Nurbaya meminta agar pembangunan besar-besaran di pemerintahan Jokowi tidak dihentikan dengan alasan deforestasi.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," ucap Menteri LHK, Siti Nurbaya melalui akun Twitter @SitiNurbayaLHK.
Kemudian, ia juga berpendapat upaya zero deforestation di tahun 2030 tak sesuai apabila diterapkan di Indonesia karena setiap negara mempunyai masalahnya sendiri.
Hal itu disampaikan dengan pertimbangan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, seperti salah satunya pembangunan jalan untuk mereka yang hidup di kawasan hutan.
"Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya," tuturnya menambahkan.***
