Network
PR DEPOK – Belum lama ini Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan komentar mengenai sistem presidential threshold.
LaNyalla menyebut bahwa sistem presidential threshold bisa memperlemah sistem demokrasi di Indonesia.
Komentar LaNyalla terkait sistem presidential threshold kemudian mendapatkan sorotan salah satunya dari ekonom senior Rizal Ramli.
Baca Juga: Prediksi dan Head to Head Atletico Madrid vs AC Milan: Duel Dua Tim Pesakitan
Rizal Ramli menyebutkan bahwa sistem presidential threshold tidak hanya memperlemah demokrasi tetapi bisa juga menjadi basis dari demokrasi kriminal.
“Tidak hanya memperlemah demokrasi, threshold (ambang-batas) menjadi basis dari demokrasi kriminal !,” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter @RamliRizal sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Sebelumnya, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa sistem presidential threshold tidak bisa memperkuat sistem presidensiil dan demokrasi malah justru memperlemah.
Baca Juga: Celine Evangelista Dikabarkan Segera Bertunangan, Begini Penjelasan Mantan Istri Stefan William
“Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensiil, agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru secara teori dan praktek, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah”
“Karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih,” kata LaNyalla dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs LaNyalla Center.
LaNyalla menambahkan akibatnya terjadi peristiwa bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR yang menjadi legitimator kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Soal Lokasi Sirkuit Mandalika, Ali Syarief: Saya Cek di Peta, Ternyata Menghadap Pantai Utara
“Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai poltik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Termasuk terhadap Perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” ujarnya.
Maka dari itu LaNyalla tidak heran jika sejumlah lembaga internasional mengungkapkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
“Sehingga tidak heran, bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran,” tuturnya.***
