Network
PR DEPOK - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli mempertanyakan tugas ulama yang melakukan pembentukan cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Guntur Romli, mengurusi buzzer bukanlah tugas yang harus dilakukan seorang ulama.
Hal itu disampaikan Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya @GunRomli, pada Rabu 23 November 2021.
Baca Juga: Ayah Bibi Ingin Barang Vanessa Angel Dijual, Doddy Sudrajat: Saya Tidak Setuju, karena...
“Jokowi tidak butuh pembelaan dari buzzer-buzzer rendahan yang ngaku2 ulama ini. Ulama kok jadi buzzer, ulama kok ngurus buzzer, ini majelis ulama apa munafik ulama?,” tulis Guntur Romli seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
Sebelumnya, ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah pembentukan cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada kaitannya dengan dana hibah.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memberikan dana hibah ke MUI DKI sebesar Rp10,6 Miliar.
Baca Juga: Berencana Ubah Reputasi Buruk, Taliban Akan Singkirkan Orang-orang Jahat di Barisannya
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara, pada Senin 22 November 2021.
Munahar membeberkan MUI DKI Jakarta telah melakukan rapat membahas program untuk melawan semakin banyaknya informasi yang berpotensi memecah belah bangsa, terutama umat Islam dan ulama.
Melalui program siber army ini, lanjut Munahar, adalah inisiatif dari MUI untuk melawan informasi hoaks, sekaligus membela umat Islam dan ulama.
"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.
"Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma'ruf nahi munkar," jelas dia.
Lebih lanjut, Munahar juga membantah anggapan yang menyebut pembentukan cyber army terkait dengan dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Taliban Larang Drama Televisi dengan Aktor Perempuan Tayang di Afghanistan
Ia mengungkapkan anggaran dari dana hibah digunakan untuk pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.
"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.***
