PR DEPOK – Pakar hukum, Refly Harun beberapa waktu lalu menyoroti pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Refly Harun yang merupakan ahli hukum tata negara itu mengatakan bahwa kalangan internasional pasti akan tertawa ketika mengetahui Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Menurut Refly Harun, dunia internasional akan tertawa bila Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa orang di balik BRIN sebenarnya.
Refly Harun menyebut Megawati sebelumnya tidak memiliki pengalaman riset sama sekali, bahkan belum lulus S1.
Pernyataan Refly Harun itu tampaknya menyedot perhatian beberapa pihak. Salah satunya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut.
Melalui sebuah cuitan di akun Twitter-nya, @ruhutsitompul, ia menilai dunia internasional lebih tertawa ketika melihat Refly Harun yang notabene seorang doktor kerap gagal kala menjabat Komisaris Utama di perusahaan BUMN.
Baca Juga: KSAL Yudo Margono Tak Gentar Soal Ancaman China di Natuna, Said Didu: Semoga Gak Ada yang Menegur
“Nggak bisa kerja akhirnya dipecat,” tutur Ruhut seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Senin, 6 Desember 2021.
Kendati mengalami hal tersebut, pria berusia 67 tahun ini mengatakan bahwa Refly Harun justru tidak merasa malu untuk "merengek" dan meminta perhatian.
“Sekarang merengek rengek minta diperhatikan nggak ada malunya. MERDEKA,” kata politisi kelahiran Medan ini mengakhiri cuitannya.
Ha ha ha Dunia lebih tertawa termehek mehek, setelah beberapa kali menjabat Komisaris Utama di perusahaan BUMN Refly H seorang Doktor tapi gagal terusssssss nggak bisa kerja akhirnya dipecat dan sekarang merengek rengek minta diperhatikan nggak ada malunya MERDEKA????????????????????. pic.twitter.com/njAUyT0qGN— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) December 6, 2021
Sebelumnya, Refly Harun menilai, banyaknya orang yang mengkritik posisi Megawati di BRIN terbilang masuk akal.
Sebab menurutnya, tujuan utama didirikannya BRIN menjadi kabur, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional.***