Network
PR DEPOK - Belum lama ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa banyak pengusaha yang mengatur pemerintah.
Menurut Bahlil Lahadalia, masih banyak pengusaha besar yang mengatur dengan mengakali pemerintah dan menggandeng UMKM kecil.
Menanggapi hal ini, tokoh NU Gus Umar Hasibuan turut memberikan respons.
Baca Juga: Tanggapan Krisdayanti Soal Duet Amora dan Arshy di Acara 7 bulanan Aurel: Merinding
Melalui akun Twitter pribadinya @UmarHasibuann70, dia melontarkan komentar yang ditujukan kepada Menteri Bahlil Lahadalia.
"Norak lu Bahlil. Drama bgt hidup lu," tuturnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Senin, 20 Desember 2021.
Seperti dikabarkan sebelumnya, menurut Bahlil, pemerintah gencar mendorong kolaborasi antara pengusaha besar dan pelaku UMKM.
Baca Juga: Indonesia Hajar Malaysia 4-1 di Piala AFF 2020, Hendri Satrio Singgung Safee Sali
Akan tetapi, program ini rupanya banyak ditentang oleh para konglomerat.
Hal tersebut kemudian dibongkar oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Menurut keterangan Bahlil, masih banyak pengusaha besar yang mengakali pemerintah dengan menggandeng UMKM kecil.
Baca Juga: Wajib Diwaspadai, 5 Dampak Buruk Polusi Udara Pada Kesehatan Tubuh
Kadang-kadang, kata Bahlil, pelaku usaha dibohongi juga karena sudah berkolaborasi dengan UMKM. Padahal saham tersebut tak lain miliknya juga.
Lebih lanjut Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membiarkan hal itu terus terjadi.
Bahkan menurut pengakuannya, banyak pengusaha yang meminta kepadanya agar bisa berjalan sendiri tanpa harus menggaet UMKM.
Baca Juga: Tanggapan Krisdayanti Soal Duet Amora dan Arshy di Acara 7 bulanan Aurel: Merinding
Dituturkan Bahlil, apabila seperti itu yang terjadi di lapangan, bukan pemerintah yang mengatur pengusaha, tapi pengusaha yang mengatur pemerintah.
Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibiarkan lantaran yang benar adalah pemerintah yang mengatur pengusaha dengan tetap tidak boleh sewenang-wenang demi kemajuan bangsa, rakyat, dan negara.***
