Network
PR DEPOK – Terkait kabar akan dihapusnya penggunaan premium dan pertalite sontak menuai berbagai tanggapan.
Banyak pihak yang bereaksi atas rencana pemerintah dan Pertamina yang hanya menyediakan pertamax, sedangkan premium dan pertalite dihapus.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto misalnya, merasa keberatan dengan rencana Pertamina untuk menghapus penggunaan premium dan pertalite, lalu masyarakat hanya boleh menggunakan BBM jenis pertamax.
Baca Juga: Berikut Biografi Desmond Tutu, Pahlawan Apartheid di Afrika Selatan yang Meninggal Dunia
Ia lantas menyoroti bahwa alasan pemerintah menghentikan penggunaan premium dan pertalite lantaran penggunaannya yang terus turun.
Mulyanto menilai bahwa narasi pemerintah dan Pertamina justru akan menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik.
Karena faktanya hingga kini masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin premium.
“Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang. Kalau mau jujur silahkan buka data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat,” ujar Mulyanto seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Lebih lanjut, Mulyanto sangat menyayangkan rencana pemerintah yang hanya menjual pertamax dan menghapus premium dan pertalite.
Baca Juga: PDIP Nilai Berita Pemukulan Remaja di Medan 'Digoreng', Cipta Panca: Siapa? Minyak Lagi Mahal Begini
Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Justru hal yang ia sayangkan adalah pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal penghapusan BBM premium dan pertalite.
Padahal, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19.
Maka dari itu, tahun 2022 menurutnya belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat.
Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk bisa memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat, jika memang premium dan pertalite resmi dihapus.
“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?” kata Mulyanto.
Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?
Baca Juga: Kondisi Terkini Lesti Kejora Usai Melahirkan Anak Pertamanya
“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” ujarnya.
Mulyanto mengingatkan, pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.
Sehingga upaya menjaga lingkungan hidup memang bisa tercapai, tetapi beban hidup masyarakat sebaliknya tidak bertambah.***
