Network
PR DEPOK - Wacana Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan BBM bersubsidi menjadi polemik di berbagai kalangan.
Rencananya, pemerintah tahun depan akan menghapus BBM subsidi jenis premium dan pertalite di pasaran.
Tentu wacana penghapusan premium dan pertalite ini menuai kritik karena dianggap memberatkan bagi rakyat.
Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca juga ikut berargumen dan mengkritik rencana yang terlanjur mencuat ke publik itu.
Menurutnya, selain memberatkan rakyat wacana penghapusan BBM subsidi itu juga kurang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasannya.
Panca menyebut bahwa di zaman pemerintahan SBY, hal-hal semacam kenaikan BBM selalu dikonsultasikan dengan DPR.
Baca Juga: 4 Kebohongan Pasangan yang Tidak Dapat Diterima dalam Suatu Hubungan
Era SBY kalau menaikkan BBM dikonsultasikan dengan DPR. Kalau sekarang DPR cuma jadi stempel pemerintah aja. Ada yang protes mic dimatikan. Iya nga sih? pic.twitter.com/c9YMJXgvw2— #RepublikDagelan (@panca66) December 30, 2021
"Era SBY kalau menaikkan BBM dikonsultasikan dengan DPR. Kalau sekarang DPR cuma jadi stempel pemerintah aja. Ada yang protes mic dimatikan. Iya nggak sih?" tulis Panca melalui akun Twitter @panca66.
