Network
PR DEPOK - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyoroti soal temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027.
Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rata-rata pengusaha berpikir dan menginginkan agar peralihan kepemimpinan atau Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang dapat diundur.
Hal tersebut diminta dengan alasan, karena para pengusaha saat ini baru beranjak bangkit dari dampak pandemi Covid-19, jika ada persoalan politik justru akan memberatkan.
"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil Lahadalia.
Adapun pernyataan Bahlil Lahadalia tersebut ditanggapi oleh Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang atau Yos Nggarang.
Menurutnya, Pemilu memang sudah ditetapkan dalam konstitusi negara akan selalu dilaksanakan tiap lima tahun sekali.
Yos Nggarang tampak menyindir Bahlil Lahadalia dengan mengatakan kalau Bahlil kini semakin terlihat seperti juru bicara (jubir) oligarki.
"@bahlillahadalia ,pemilu dilakasanakn tiap 5 thn itu amanat konstitusi. Kok,bung semakin kelihatan sbg jubir oligarki?," ujar Yos Nggarang.
