Network
PR DEPOK - Pemerintah telah meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya untuk membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri.
Pembatasan bagi ASN untuk tidak bepergian ke luar negeri itu merupakan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.
Kebijakan pelarangan itu juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Surat Edaraan tersebut telah di ditandatangani Menteri PAN-RB, yakni Tjahjo Kumolo pada 13 Januari 2022.
Namun demikian, ASN masih tetap dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan.
Seperti telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya.
Sehingga nantinya PPK akan mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif, dan memprioritaskan kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.
Hal yang sama juga diberlakukan bagi pegawai yang berada dalam keadaan terpaksa harus melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN.
Namun tetap saja, bagi ASN yang menjalankan kegiatan bepergian ke luar negeri, harus memperhatikan protokol kesehatan perjalanan luar negeri seperti yang ditetapkan satgas Covid-19.
Selain itu, ASN juga diminta untuk memperhatikan petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19.
Diharapkan juga mematuhi kebijakan pintu masuk atau entry point, tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri.
Tertulis pada SE, PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis internal dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing.
Selain itu PPK juga dapat memberikan hukuman disiplin pada ASN yang melanggar ketentuan.
Sesuai dengan PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS, serta PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.***
