Network
PR DEPOK - Anggota DPR RI, Fadli Zon baru-baru ini mengomentari kebijakan ekspor batu bara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Beberapa hari kemudian kebijakan itu seolah dibatalkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dengan membuka kembali izin ekspor batu bara.
Menanggapi itu, Fadli Zon tampak tak habis pikir dengan menyatakan bahwa kebijakan ternyata bisa berubah sesuai selera.
Baca Juga: Lula Lahfah Klarifikasi Tuduhan Netizen Soal Teman Jahat Pada Laura Anna, Ini Fakta yang Terungkap!
"Kebijakan kok bisa berubah sesuai selera," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Senin, 17 Januari 2022.
Larangan ekspor batu bara tersebut sebelumnya memang disampaikan Presiden Jokowi untuk periode 1 sampai 31 Januari 2022.
Keputusan itu dibuat pemerintah untuk dapat menjamin pasokan bagi pembangkit listrik dalam negeri.
Usai keputusan itu diketahui publik, Luhut Binsar Pandjaitan pun seolah membatalkan kebijakan tersebut, dengan menyatakan bahwa ekspor batu bara diizinkan kembali.
Namun kali ini menurutnya ekspor batu bara hanya diberikan kepada produsen yang sudah memenuhi kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO).
Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah mendapat kepastian dari PT PLN (Persero) bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik sekarang ini dalam kondisi yang aman.
Berdasarkan laporan PT PLN (Persero), stok batu bara di PLTU saat ini berada di angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.
"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release (dilepas) untuk melakukan ekspor," ucap Luhut pada Rabu, 12 Januari 2022 dilansir dari Antara.
Pelepasan ekspor tersebut menurut Luhut dilakukan agar menghindari risiko terjadinya kebakaran, apabila batu bara itu dibiarkan terlalu lama.
Akan tetapi, perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda sesuai keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, jika belum memenuhi kewajiban DMO dan kontrak kepada PLN di tahun 2021.***
