Network
PR DEPOK - Pemerintah Indonesia telah menetapkan nama Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur yaitu "Nusantara". Adapun nantinya IKN baru akan dipimpin oleh Kepala Otorita.
Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Saan Mustofa menyampaikannya usai Rapat Panja RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 17 Januari 2022.
"Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin Kepala Otorita," kata Saan Mustofa.
Baca Juga: Penyebab Kasus Omicron Melonjak dengan Cepat di Beberapa Negara Termasuk Indonesia
Saan pun memastikan, bahwa IKN bernama Nusantara bukan dipimpin oleh gubernur, tetapi oleh Kepala Otorita meskipun setingkat provinsi.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kepala Otorita setara dengan menteri yang ditunjuk Presiden dan jika diperlukan nanti akan diatur ada Wakil Kepala Otorita.
"Kepala Otorita IKN itu bukan seperti Kepala Otorita Batam yang merupakan sebuah badan, namun ini penyelenggara pemerintahan," ujar Saan Mustofa.
Baca Juga: Viral Seorang Pria Punya Wajah yang Mirip dengan Valentino Rossi, Netizen: Ini Rosidin
Kabar yang beredar, nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, masuk menjadi calon kandidat Kepala Otorita IKN baru. Kabar ini sontak menjadi perbincangan.
Salah satu yang turut menanggapi terkait IKN baru dan pemimpinnya kelak yaitu Pakar Telematika, Roy Suryo.
Roy Suryo mengatakan bahwa masyarakat kini banyak yang terbuai dengan kata "Nusantara" sebagai nama IKN baru.
Baca Juga: Link Nonton Ghost Doctor Episode 6, Duo Kekuatan Tangan Emas dan Buruk
"Masyarakat banyak yg (dibuat) "terbuai" kata NUSANTARA sbg Nama Calon IKN," kata Roy Suryo, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @KRMTRoySuryo2.
Ia mengatakan dirinya lebih berfokus kepada siapa pemimpin IKN baru yang ditunjuk oleh presiden nantinya. Adapun ia turut menanggapi soal kabar dugaan Ahok jadi calon kandidat Kepala Otorita IKN baru.
"Kalau saya lebih fokus pada "Siapa" yg akan ditunjuk Kepala Pemerintahannya.
Kemarin santer disebut2 lagi si MANTAN NAPI ?
Tidak adakah Orang lain di 274 Jt Rakyat ?
Akankah Kominfo MERALAT (lagi) ?
AMBYAR," ujar Roy Suryo.
Adapun diketahui, Saan Mustofa menjelaskan keputusan penyebutan Kepala Otorita diambil, karena jika dipimpin gubernur maka harus ada DPRD provinsi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Menurut Saan, presiden nantinya berhak menunjuk Kepala Otorita IKN baru tanpa perlu berkonsultasi ke DPR RI.
"Ini terkait dengan representasi politiknya. Kami ingin representasi politiknya (IKN Nusantara) cukup di daerah pemilihan nasional," kata Saan Mustofa.***
