Network
PR DEPOK – Terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang lebih dikenal Bamsoet baru-baru ini memberikan sejumlah pendapat.
Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, serta Kementerian Keuangan akan berjuang membangun IKN dari sisi pembangunan fisik.
Sementara itu, MPR akan berjuang membangun IKN Nusantara dengan memperkuat dari sisi politik.
Hal ini dipertegas Bamsoet untuk memastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara tetap dilanjutkan oleh pengganti Presiden Jokowi setelah tahun 2024.
Pasalnya, banyak sejumlah pihak yang khawatir jika pembangunan IKN Nusantara pasca kepemimpinan Jokowi justru mandek.
"Mengingat dari master plan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan, termasuk dari kalangan duta besar, diplomat, dan investor, jika hanya mengandalkan undang-undang yang menjadi objek legislatif review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN sangat rawan terhenti ditengah jalan. Baik karena alasan politis maupun alasan lainnya," ujar Bamsoet usai meninjau titik nol dan KIPP IKN, di Kalimantan Timur, pada Kamis, 27 Januari 2022 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Atas kekhawatiran tersebut, pihaknya sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding undang-undang.
