Network
PR DEPOK - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengusulkan penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) berkapasitas 100 orang di ibu kota selama satu bulan kepada Ketua Satuan Tugas Covid-19 Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan.
Alasan Anies Baswedan mengusulkan hal tersebut, mengingat lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta kian bertambah.
Terkait usulannya tersebut, Anies Baswedan mengungkap saat ini pemerintah pusat sedang membahasnya, mengingat keputusan mengenai pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka, diatur melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Melambung, Rizal Ramli Sentil Menteri: Ndak Bisa Kerja, Menang Gaya doang
Merespons usulan Anies Baswedan agar PTM di DKI Jakarta dihentikan sementara, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) pun memberikan pendapatnya.
HNW Melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid mengatakan apabila serius mengatasi Covid-19, maka usualan Pemprov DKI Jakarta segera disetujui.
Kemudian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyebut pemerintah kota di sekitar Jakarta sudah memberlakukan penghentian PTM sementara.
"PemKot2 di sekitar DKI Jakarta malah sudah koreksi PTM 100%. Apalagi Prov DKI dilaporkn termasuk penyumbang terpapar covid-19 yg tertinggi," ucap HNW seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Kamis, 3 Februari 2022.
Sebelumnya, terkait usulan penghentian PTM sementara, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengatakan akan mengevaluasi kegiatan PTM untuk beberapa waktu ke depan.
"Dan usulan dari Pemprov DKI Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah saja. Nah ini sedang dibahas, nanti hasilnya seperti apa, kita akan update kemudian," kata Anies di Jakarta Timur.
Anies Baswedan menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa langsung memutuskan penghentian pembelajaran tatap muka itu karena diatur melalui SKB 4 menteri yang dikaitkan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Berbeda dengan ketika dulu kita menggunakan rezim Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB, keputusan tentang pembelajaran tatap muka itu diatur melalui kewenangan gubernur. Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," ujar Anies Baswedan dilansir dari Antara.
Oleh karena itu, kata Anies Baswedan, melalui komunikasi yang dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan, dia berharap usulan peniadaan Pembelajaran Tatap Muka selama satu bulan ke depan dapat dipertimbangkan sampai nanti kondisi Covid-19 di Jakarta mulai mereda.***
