Network
PR DEPOK - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur masih menjadi perbincangan publik.
Belum lama ini, ekonom senior Rizal Ramli pun menyinggungBrasil yang dinilai gagal memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia.
Menurut Rizal Ramli, lokasi dua IKN lama dan baru itu sangat jauh, sehingga pengembangan Brasilia pun menjadi tersendat, sehingga hanya membuang-buang uang.
Pernyataan Rizal Ramli terkait pemindahan IKN ini, kemudian menarik mantan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi untuk memberikan tanggapan.
Teddy Gusnaidi lantas melontarkan sindiran dengan meminta Rizal Ramli menegur dan memberikan sanksi pada Presiden Brasil.
"Berarti Presiden gak bener. Sebagai politisi internasional yg tdk berpengalaman, seharusnya anda menegur & memberikan sanksi kpd Presiden Brasil, bukan kpd Presiden Indonesia..," ucap Teddy Gusnaidi, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @TeddGus pada Rabu, 9 Februari 2022.
Tak sampai di situ, mantan kader PKPI ini kemudian menyinggung pernyataan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut soal pergantian nama IKN.
"Anda perintahkan negara itu utk ganti nama, karena namanya brasil knp tdk berhasil? @RamliRizal," tandas Teddy Gusnaidi di akhir cuitan.
Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, mengingatkan ada negara yang gagal mengembangkan ibu kota negara (IKN).
Pria yang juga berstatus begawan ekonomi itu, menyebut bahwa kegagalan pemindahan IKN, biasanya disebabkan karena lokasi IKN baru sangat jauh dari lokasi yang lama.
Rizal Ramli lantas mencontohkan yang terjadi di Brasil bahwa kebanyakan terjadi di negara-negara yang merancang IKN jauh dr IKN lama, harus naik pesawat tiga selama empat jam.
Sehingga menurutnya yang terjadi di Brasilia City jadi tempat pejabat rapat-rapat, seminar, liburan sama keluarga, menghabiskan SPJ (surat pertanggungjawaban) kalau di Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Tes Pramusim MotoGP Mandalika 2022
Menko Ekuin era Presiden RI Abdurachman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan fungsi menjalankan pemerintah dan ekonomi di Brasil tetap berada di Rio de Janeiro meski sudah ada IKN baru.
Dalam praktiknya, IKN baru gagal berfungsi kendati tetap ada orang bisnis, rakyatnya, pejabatnya disebut lebih senang di Rio de Janeiro.
Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya berencana memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur setelah disahkannya UU IKN oleh DPR dan pemerintah pada 18 Januari 2022.
Rencana pemindahan IKN ini pun hingga kini masih menjadi perdebatan sejumlah kalangan.***
