Network
PR DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengungkapkan sumber big data yang dia klaim.
Sebelumnya diketahui, Luhut Pandjaitan mengeklaim terdapat 110 juta warga yang setuju usul penundaan Pemilu 2024.
Alih-alih membeberkan sumber big data tersebut, Luhut Pandjaitan justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun.
Pernyataan Luhut Pandjaitan itu lantas direspons oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.
Baca Juga: Kemnaker: KUR Melalui Permenko Nomor 1 Tahun 2022 Diharapkan Meringankan Beban PMI
Melalui akun Twitter pribadinya, Tifatul mengatakan bahwa Luhut Pandaitan boleh saja tenang dan bersenang-senang.
"Tapi penundaan pemilu itu melanggar konstitusi, bang," tuturnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @tifsembiring.
Lebih lanjut, Tifatul menegaskan bahwa presiden harus turun ketika masa jabatannya sudah habis, mau tidak mau.
"Masak mau bercokol terus-terusan," pungkas Tifatul mengakhiri cuitannya.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Panas, Pembalap MotoGP Ini Sampai Berendam di Ember Besar Usai Lakoni FP1
