Network
PR DEPOK – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diadakan tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya.
Perlu diketahui, RAPBN adalah rancangan yang kemudian akan disusun menjadi APBN.
Dasar hukum penyusunan APBN mengacu didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi PAsal 23 Ayat (1), (2) dan (3) Amandemen UUD 1945.
Baca Juga: Kasus Pertama Penularan Cacar Monyet dari Manusia ke Hewan Dilaporkan di Prancis
Dengan demikian RAPBN adalah rancangan yang jika disetujui DPR, kemudian akan disahkan menjadi APBN melalui UU.
Sementara apabila RAPBN ditolak, maka pemerintah harus melakukan revisi kemudian diajukan lagi ke DPR, atau pemerintah bisa memilih menggunakan APBN tahun sebelumnya.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman Setneg.go.id, RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Anggaran tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat Sebesar Rp2.230,0 triliun .
Transfer ke daerah senilai Rp811,7 triliun dan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau sekitar 5,6 persen dari belanja negara.
“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” ujar Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Bertepatan dengan HUT ke-77 RI, BRI Resmikan Menara BRILian Bernuansa Green & Smart Building
Secara garis besar, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu :
1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi
3. Pemantapan efektifitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi
Baca Juga: Lirik Lagu Full Senyum Sayang dari Evan Loss yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahannya
4. Pelaksanaan revitalisasi industri
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau
Melaksanakan konsolidasi dan reformasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.
Baca Juga: Cek Nama Penerima BPNT Agustus 2022, Akses Link Berikut dan Cairkan Bantuan Rp200.000
Risiko fiskal dari sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengelolaan optimalisasi aset, serta inovasi layanan.
Sedangkan di sisi belanja, dijalankan dengan meningkatkan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
