Network
PR DEPOK - Hasil survei INDOMETER menunjukkan publik memberikan apresiasi positif kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam hasil survei menyatakan 80,2 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi, sedangkan 18,9 persen responden yang menyatakan tidak puas.
Kemudian, sebanyak 1,1 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya 0,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei INDOMETER, Leonard, kepuasan responden atas kinerja Jokowi ini atas dasar dalam mengatasi inflansi.
Baca Juga: Hendak Jalani Rekonstruksi, LPSK Khawatir Bharada E Alami Tekanan Psikologis
"Publik puas dengan kinerja Jokowi karena dinilai telah bekerja keras mengatasi inflasi," kata Leonard, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurutnya, masyarakat Indonesia menyadari bahwa saat ini situasi memang tengah sulit, namun mereka melihat pemerintahan Jokowi bekerja mencari solusi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah bertahan untuk menggelontorkan subsidi kepada masyarakat yang diuntungkan dengan windfall komoditas di pasar global.
Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru Dihapus dari RUU Sisdiknas, Kemdikbud Ristek Sampaikan Alasan Ini
"Tetapi, sinyalemen menunjukan bahwa kenaikan harga komoditas mulai melanda, yang akan berpengaruh terhadap pemasukan APBN," kata dia menambahkan.
Disebutkan Leonard, hal tersebut sudah terbukti dengan adanya rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dipastikan akan menggerak laju inflasi dan menuai protes masyarakat," katanya menyebutkan.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 43 Pakai HP di Link Resmi www.prakerja.go.id
Naiknya harga Pertalite, ucap dia, bisa membuat membuat selisih harga dengan Pertamax, yang merupakan BBM non-subsidi, menjadi lebih kecil.
Pemerintah telah mendorong agar masyarakat untuk menggunakan BBM dengan oktan tinggi dan lebih ramah lingkungan.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa BBM bersubsidi dinaikan serta apa kompensasi yang bisa didapatkan," pungkas Leonard.***
